Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai kader, langkah yang langsung memicu komentar dari pengamat politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti implikasi keputusan tersebut bagi citra partai.
Dedi menilai bahwa pengangkatan tokoh bermasalah ke dalam struktur partai berpotensi menimbulkan pertanyaan publik tentang konsistensi nilai dan komitmen terhadap bersihnya birokrasi politik. Namun, ia juga mengatakan bahwa efek pada perolehan suara belum tentu signifikan.
Penilaian IPO terhadap langkah PSI
Dedi Kurnia Syah menyampaikan bahwa bergabungnya Nur Alam ke PSI menambah daftar tokoh dengan reputasi kontroversial yang kembali aktif di ruang politik. Menurutnya, keputusan partai untuk menerima mantan kepala daerah tersebut membuka ruang kritik terkait seleksi kader dan standar etika internal.
Potensi dampak pada citra partai
Menurut analis dari IPO, keputusan itu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap PSI, terutama di kalangan pemilih yang menaruh perhatian pada integritas figur politik. Meski demikian, seberapa besar dampak tersebut tergantung pada respons partai dan kesan publik dalam jangka menengah.
Aspek elektoral yang belum pasti
Dedi menegaskan bahwa efek bergabungnya Nur Alam terhadap elektabilitas PSI belum bisa dipastikan. Faktor lokal, dinamika pemilih, serta strategi komunikasi partai akan menentukan apakah langkah ini berdampak pada perolehan suara atau hanya memengaruhi reputasi secara simbolis.
Catatan soal rekam jejak kader
Dalam pernyataannya, Dedi Kurnia Syah menekankan pentingnya rekam jejak dalam proses perekrutan kader. Ia mengatakan: “Cukup banyak mantan terpidana korupsi yang masih aktif di partai politik. Bergabungnya Nur Alam ke PSI menambah daftar tersebut. Tentu hal ini dapat berdampak pada reputasi PSI, meskipun saat ini citra PSI juga sedang …”
PSI kini menghadapi tugas komunikasi untuk menjelaskan alasan dan mekanisme penerimaan Nur Alam kepada publik. Respons partai dan dinamika opini publik ke depan akan menentukan sejauh mana keputusan ini memengaruhi posisi PSI di peta politik nasional.
Sumber: Rakyat Merdeka
