Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti adanya jarak antara praktik beragama yang tampak tinggi dan perilaku masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa ekspresi keberagamaan tidak otomatis menjamin tindakan etis dalam kehidupan publik.
Menurut Haedar, persoalan ini terlihat dari fenomena seperti maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta gaya hidup berlebihan yang masih terjadi. Ia menekankan bahwa nilai-nilai agama tidak boleh sebatas ritual dan simbol semata.
Kesenjangan antara ritual dan perilaku
Haedar mengingatkan bahwa kegiatan keagamaan yang intensif seharusnya diikuti oleh konsistensi moral di ranah sosial dan ekonomi. Bila agama hanya menjadi wujud simbolik, maka manfaatnya terhadap tata kelola dan kejujuran publik menjadi berkurang.
Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai indikator
Dalam paparan Haedar, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan bukti konkret bahwa manfaat ajaran agama belum sepenuhnya menyentuh perilaku pejabat dan pelaku kehidupan publik. Ia menilai masalah tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
Keberagamaan harus terlihat dalam kejujuran dan cara mencari rezeki
Haedar menekankan bahwa iman tidak hanya diwujudkan lewat ibadah rutin, melainkan juga melalui kejujuran dalam berinteraksi sehari-hari, cara memperoleh penghasilan, serta pemanfaatan jabatan dan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini menurutnya harus menjadi tolok ukur kehidupan beragama yang sejati.
Tanggung jawab pemimpin dan masyarakat
Pesan Haedar juga menyasar peran pemimpin dan warga dalam menerapkan nilai agama di ranah publik. Ia mengajak agar praktik keagamaan membawa dampak nyata berupa integritas, transparansi, dan etika dalam penggunaan kekuasaan.
Haedar Nashir menegaskan bahwa upaya memperkecil jurang antara keyakinan dan tindakan memerlukan komitmen kolektif. Menurutnya, keberagamaan yang bermakna adalah yang mampu membentuk perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Sumber: Rakyat Merdeka
