JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi dengan menekankan bahwa kebebasan berpendapat di negara demokrasi tetap harus dibarengi pertimbangan rasional dalam urusan kenegaraan. Menurut Viva, ungkapan insting dan asumsi layak disampaikan, tetapi tidak memadai sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintahan.
Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa rakyat memang berhak mengemukakan pendapat, termasuk berupa intuisi atau dugaan. Namun ia mengingatkan bahwa operasional negara membutuhkan kriteria lain yang lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
Respons Viva Yoga Mauladi
Dalam pernyataannya, Viva menegaskan batas antara hak untuk berpendapat dan kebutuhan teknis dalam mengelola negara. Ia menyoroti pentingnya dasar yang kuat ketika berbicara soal kebijakan dan tata pemerintahan.
Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi
Viva mengakui bahwa demokrasi memberi ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan pandangan, termasuk asumsi atau insting. Namun ia menekankan bahwa kebebasan itu tidak otomatis menjadikan segala bentuk pernyataan layak dipakai sebagai acuan pengelolaan negara.
Mengapa Insting Tak Cukup untuk Pengelolaan Negara
Menurut Viva, pengelolaan negara menuntut data, analisis, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum. Insting atau asumsi, kata dia, lebih tepat sebagai titik awal diskusi daripada dasar kebijakan.
Implikasi bagi Debat Publik
Pernyataan Viva membuka ruang untuk mempertimbangkan kualitas dalam percakapan politik: membedakan antara kebebasan menyatakan pendapat dan kebutuhan akan bukti serta alasan ketika membentuk kebijakan publik.
Pernyataan tersebut dilaporkan oleh JPNN.com, menggarisbawahi perbedaan antara hak individu untuk berbicara dan tuntutan kompetensi dalam pengelolaan negara. Viva Yoga Mauladi mengingatkan agar diskusi publik tetap berlandaskan pertimbangan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Sumber: Jpnn
